Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT. Pelindo I, II, III, IV, di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (7/3), memunculkan wacana baru untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Pembangunan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Ini dinilai penting oleh sebagian anggota Komisi VI untuk mengetahui sejauh mana Kementerian BUMN memandang pentingnya fungsi strategis pelabuhan untuk meningkatkan nilai ekspor, pariwisata, angkutan pelayaran, dan lain-lain.

Anggota Komisi VI Nasril Bahar (F-PAN) mengawali wacana pembentukan Panja tersebut usai mendengarkan pemaparan Plh. Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik  Imam Apriyanto Putro yang tidak memuaskan soal pembangunan pelabuhan di Tanah Air. Laporan PT. Pelindo I, II, III, IV di depan Komisi VI juga belum secara konfrehensif menjawab pertanyaan para anggota Komisi VI.

Dengan Panja ini diharapkan Komisi VI bisa lebih dalam menggali persoalan pelabuhan yang tampaknya belum mendapat perhatian serius pemerintah. Rencana rehabilitasi dan pembangunan pelabuhan baru di sejumlah daerah juga dinilai belum transparan. Usulan pembentukan Panja ini juga didukung anggota Komisi VI lainnya, Iskandar D. Syaichu (F-PPP).

Menurut Iskandar banyak hambatan yang terjadi di pelabuhan, terutama terkait infrastruktur. “Saya mendukung pembentukan Panja yang diusulkan F-PAN, katanya dalam rapat yang dipimpin Airlangga Hartarto (F-PG) dan didampingi dua wakilnya, yaitu Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dan Erik Satrya Wardhana (F-Hanura).

“Dengan Panja ini, kita ingin mengetahui konsep revitalisasi dan tahapan-tahapan menuju infrastruktur yang diharapkan, karenaselama ini kendala investor luar negeri maupun lokal adalah minimnya infrastruktur di pelabuhan,” ungkap Iskandar. Terus terang, lanjut Iskandar, kita ingin pemerintah serius dalam mengembangkan infrastruktur di pelabuhan.(mh)/foto:iwan armanias/parle.